Landasan Hukum Pengelolaan Sampah

Landasan hukum dan standar teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan adalah :

Landasan Hukum :

1. Pengelolaan Persampahan

-   Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraaan Prasarana dan Sarana Persamapahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

-    Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan amah Sejenis Rumah Tangga

-    eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Ppenyediaan Air Minum yang didalamnya juga mengatur masalah persamapahan (bagian ke tiga, pasal 19 sampai 22)

-    Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. Peraturan Daerah

-    Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

-    Peraturan Gubernur DI YogyakartaNo. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum PPerkotaan

-    Peraturan Daerah DI Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

-    Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

-    Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 36 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

-    Pearturan Daerah Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

-    Pearturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

-    Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun 2010 tentang Ijin Usaha Pembuangan Sampah ke TPA Piyungan

-    Surat Perjanjian No. 07/Perj/BT/2001, 05/PK.KDH/2001 dan 02/PK.KDH/2001 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan