Artikel

“Meningkatkan efektivitas model tata kelola kelembagaan dalam mendorong pengelolaan hutan lestari: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”

Aug

25

“Meningkatkan efektivitas model tata kelola kelembagaan dalam mendorong pengelolaan hutan lestari: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”

“Meningkatkan efektivitas model tata kelola kelembagaan dalam mendorong pengelolaan hutan lestari: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”

Sebagai bagian dari Kegiatan Penelitian Kanoppi secara partisipatif yang didanai oleh ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research), telah dilaksanakan penelitian dengan melalui kerjasama antara CIFOR, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mempelajari berbagai skenario pengaturan kelembagaan atau tata kelola yang tangguh, kerangka kebijakan dibutuhkan untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis bentang alam untuk meningkatkan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam studi kasus ini, telah diidentifikasikan peluang pola pengaturan kelembagaan berdasarkan kemitraan antara KPH Yogyakarta dengan Koperasi Notowono dalam mengelola ekowisata berbasis masyarakat di dalam kawasan hutan lindung. Bentang alam merupakan hutan yang terfragmentasi (mosaic), ada interaksi intensif antara pengelolaan kawasan hutan dan pariwisata. Hutan lindung di dalam kawasan pengelolaan merupakan unit analisa berbasis bentang alam di dalam studi ini. Mekanisme kemitraan/kerjasama sebagai pengaturan kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat telah memberikan pembelajaran berharga dan dapat diadopsi oleh KPH-KPH lain atau lembaga-lembaga pengelolaan berbasis kehutanan lainnya. Catatan-catatan penting telah didokumentasikan dalam bentuk booklet.

Booklet 1: KPH Yogyakarta: Membangun model pengelolaan hutan yang mandiri dan profesional

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta ditetapkan sebagai KPH Model pada tahun 2011, sekitar empat tahun setelah wilayah KPH ditetapkan Menteri Kehutanan pada tahun 2007, dengan luas wilayah kawasan kelola berupa hutan lindung dan produksi saat ini sebesar 15.581 ha (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 122 Tahun 2018). Dalam operasionalisasi tanggung jawab utama KPH dalam menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari. KPH Yogyakarta fokus pada pengembangan ekonomi daerah sebagai titik masuk utama, khususnya dengan melibatkan masyarakat setempat melalui berbagai bentuk pola kemitraan/kerjasama. Program kegiatan yang komprehensif dan terintegrasi telah dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, sekaligus memastikan bentang alam hutan dikelola secara lestari. Salah satu inisiatif paling penting adalah kolaborasi dengan Koperasi Notowono untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat dengan mengusung tema Wana Wisata Budaya Mataram. Pengelolaan hutan lindung yang menerapkan kemitraan/kerjasama sebagai pengaturan kelembagaan telah menjadi rujukan penting bagi KPH lain dan dapat diadopsi. Berbagai pilihan pengelolaan berbasis bisnis telah menjadi strategi pengelolaan yang penting dalam implementasi menuju lembaga yang mandiri secara finansial.

Link booklet seri 1 juga dapat dilihat di website cifor.org :

https://www.cifor.org/library/7379



Diunggah Oleh : Pramesti Indo Juniarti, S.Hut