Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2024, Dinas mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan penaatan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
7. pengelolaan persampahan;
8. pengelolaan laboratorium lingkungan;
9. pengelolaan perbenihan kehutanan;
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
14. penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
15. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
16. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
17. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
18. pelaksanaan pengawasan koordinasi urusan pembinaan pemerintahan dan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.