March 5, 2026

WWF: Paparan Hasil Kajian Karbon

# Publikasi Paparan Hasil Kajian Perhitungan Karbon dari Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di DIY dlhk April 6, 2026 Paparan Hasil Kajian Perhitungan Karbon dari Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di DIY dlhk April 6, 2026 Yogyakarta – Rabu (04/03/2026), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Paparan Hasil Kajian Perhitungan Karbon (Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dari Implementasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah DIY untuk memastikan bahwa kebijakan belanja pemerintah yang ramah lingkungan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan emisi karbon.   Kegiatan tersebut menghadirkan tim teknis dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), mitra pembangunan WWF Indonesia, serta perwakilan berbagai instansi pusat dan daerah, termasuk balai-balai teknis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY.   Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kajian ini merupakan langkah penting untuk menjawab pertanyaan mengenai seberapa besar kontribusi implementasi PBJ Berkelanjutan terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca di daerah. “Komitmen DIY dalam PBJ Berkelanjutan tidak boleh berhenti pada narasi administratif. Kita perlu membuktikan secara ilmiah sejauh mana belanja hijau yang dilakukan pemerintah mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan emisi karbon,” ujarnya.   Menurut Kusno, hasil kajian ini memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah setidaknya dalam tiga hal. Pertama, sebagai bukti saintifik bahwa penggunaan produk ramah lingkungan seperti furnitur bersertifikat SVLK, semen dengan standar industri hijau, serta perangkat hemat energi berkontribusi terhadap penurunan jejak karbon daerah. Kedua, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lingkungan, khususnya dalam mendukung target Nationally Determined Contributions (NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketiga, sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terukur dalam pengembangan PBJ Berkelanjutan di masa mendatang.     Kajian ini dilakukan oleh tim peneliti UGM melalui perhitungan jejak karbon dari berbagai komponen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metodologi yang digunakan mencakup perhitungan emisi dari konsumsi listrik dan penggunaan perangkat seperti AC (Scope 2), serta emisi tidak langsung dari barang operasional kantor dan material konstruksi seperti kertas, tissue, semen, beton, baja, aluminium, hingga furnitur (Scope 3). Dalam proses perhitungan, seluruh data pengadaan terlebih dahulu dikonversi ke satuan dasar kilogram agar dapat dikalikan dengan faktor emisi yang relevan. Sebagai contoh, satu rim kertas 70 gsm dikonversi menjadi 2,2 kilogram, sementara satu sak semen setara dengan 40 kilogram. Perhitungan emisi listrik juga menggunakan faktor emisi sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali sebesar 0,87 kg CO₂ per kWh. Selain itu, kajian ini juga memanfaatkan berbagai sumber data ilmiah seperti laporan keberlanjutan produsen, ICE Database untuk faktor emisi material, serta data faktor emisi dari Kementerian ESDM. Hasil kajian sementara menunjukkan potensi besar bagi pemerintah daerah dalam menurunkan emisi melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih berkelanjutan. Perhitungan dilakukan dengan mengakumulasi emisi dari berbagai sumber pada tingkat OPD dan membandungkan dengan data baseline, sehingga dapat diketahui kontribusi masing-masing unit kerja terhadap total jejak karbon organisasi. DLHK DIY berharap hasil kajian ini dapat menjadi landasan dalam memperkuat implementasi PBJ Berkelanjutan secara lebih luas di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Data dan analisis yang dihasilkan juga akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi serta draf kebijakan daerah terkait PBJ Berkelanjutan yang saat ini tengah diproses. Melalui pendekatan berbasis data ini, PBJ Berkelanjutan diharapkan tidak hanya menjadi program percontohan, tetapi berkembang menjadi instrumen transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan rendah karbon.   Sekretariat, DLHK DIY Info Terbaru 06 Apr 2026 WWF: Paparan Hasil Kajian Karbon 05 Mar 2026 Bazaar Ramadhan Tahura Bunder 2026 01 Mar 2026 Upacara Penegakan Kedaulatan Negara 27 Feb 2026 Koordinasi Hasil Pemantauan Tenurial Kawasan hutan BDH Playen-BDH Paliyan 26 Feb 2026 Pengumuman Penjualan Minyak Kayu Putih 26 Feb 2026 Survey Lokasi Pembangunan Gully Plug 20 Feb 2026 Forum OPD 2026 19 Feb 2026 Perbaikan Habitat Monyet Ekor Panjang di Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo

WWF: Paparan Hasil Kajian Karbon Read More »

Bazaar Ramadhan Tahura Bunder 2026

# Publikasi Bazaar Ramadhan Alas Bunder 2026 Hadirkan Kebersamaan dan Kepedulian bagi Masyarakat Sekitar Hutan dlhk March 5, 2026 Bazaar Ramadhan Alas Bunder 2026 Hadirkan Kebersamaan dan Kepedulian bagi Masyarakat Sekitar Hutan dlhk March 5, 2026 Suasana kebersamaan mewarnai penyelenggaraan Bazaar Ramadhan Alas Bunder 2026 yang digelar di kawasan Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder pada Selasa (4/3). Kegiatan ini menjadi ruang berbagi sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat desa penyangga hutan dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Bazaar Ramadhan tersebut melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) dari sejumlah desa penyangga di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok serta barang layak pakai dengan harga yang sangat terjangkau. Mekanisme yang digunakan pun cukup unik, yakni masyarakat cukup menukarkan uang sebesar Rp15.000 untuk mendapatkan voucher belanja yang dapat digunakan memilih berbagai kebutuhan yang tersedia di area bazaar. Konsep ini dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan berbagi, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menjaga martabat para penerima manfaat. Dengan sistem voucher, masyarakat tetap dapat memilih sendiri barang yang dibutuhkan, sehingga tercipta suasana yang lebih setara dan partisipatif. Kegiatan Bazaar Ramadhan Alas Bunder 2026 mengusung sejumlah nilai utama, yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa berdaya bagi masyarakat sekaligus menghadirkan atmosfer kebersamaan yang hangat di bulan suci Ramadhan. Selain menyediakan kebutuhan pokok dan berbagai barang layak pakai, kegiatan ini juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang hadir. Layanan ini menjadi bagian dari upaya memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga perhatian terhadap kesehatan masyarakat sekitar kawasan hutan. Bazaar Ramadhan Alas Bunder 2026 merupakan inisiatif kolaboratif yang digagas oleh Sahabat Dapur Nyawiji bersama Alumni 96 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Taman Hutan Raya Bunder sebagai pengelola kawasan. Selain menjadi bagian dari kegiatan sosial di bulan Ramadhan, penyelenggaraan bazaar ini juga sekaligus memperingati beberapa momentum penting, yaitu Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-271, Hari Bakti Rimbawan ke-43, serta menjadi rangkaian menuju Reuni ke-30 Alumni 96 Fakultas Kehutanan UGM. Seluruh kegiatan diselenggarakan secara swadaya melalui donasi yang dihimpun oleh panitia dan para relawan. Dari hasil penggalangan tersebut, terkumpul dana sekitar Rp17 juta yang digunakan untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga. Selain itu, panitia juga berhasil mengumpulkan sekitar 500 barang layak pakai yang terdiri dari pakaian, perlengkapan bayi, sepatu, tas, mainan, hingga buku bacaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara pengelolaan kawasan hutan dengan masyarakat desa penyangga. Bazaar Ramadhan Alas Bunder pun menjadi bukti bahwa ruang-ruang kehutanan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga dapat menjadi ruang sosial yang mempererat solidaritas dan kebersamaan. Balai Tahura Bunder, DLHK DIY Info Terbaru 25 Mar 2026 Syawalan dan Halal Bi Halal 1447 H DLHK DIY 13 Mar 2026 Rencana Rehabilitasi DAS di DIY 06 Mar 2026 Bimtek Program Adiwiyata Berbasis Regulasi Terbaru 05 Mar 2026 WWF: Paparan Hasil Kajian Karbon 05 Mar 2026 Bazaar Ramadhan Tahura Bunder 2026 01 Mar 2026 Upacara Penegakan Kedaulatan Negara 27 Feb 2026 Koordinasi Hasil Pemantauan Tenurial Kawasan hutan BDH Playen-BDH Paliyan 26 Feb 2026 Pengumuman Penjualan Minyak Kayu Putih

Bazaar Ramadhan Tahura Bunder 2026 Read More »