dlhk

Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)

Berita /

# Publikasi Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dlhk September 10, 2026 Gunungkidul, Kamis (06/08/2026) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) selama 3 hari, pada tanggal 4 – 6 Agustus 2026 yang bertempat di Sekretariat KTH Ngudi Rejo, Sawahan II, Bleberan, Playen, Gunungkidul.   Kegiatan ini bertujuan menguatkan tata kelola kelembagaan, administrasi, dan legalitas kelompok; meningkatkan kemampuan pengelolaan kawasan hutan secara lestari; serta mengembangkan unit produksi dan memperluas jaringan pemasaran hasil usaha. Rangkaian acara diawali dengan menghadirkan Prasetyo Nugroho dari Vokasi UGM yang menyampaikan materi mengenai kelembagaan KTH dan dinamika kelompok guna membangun fondasi organisasi yang solid dan adaptif. Memasuki hari kedua, peserta dibekali kemampuan teknis oleh Sukandar dari PKSM Gunungkidul melalui penyampaian teori serta praktik langsung pemetaan wilayah kelola. Keahlian ini penting agar kelompok memiliki kejelasan batas dan pemahaman mendalam atas wilayah hutan yang dikelola. Agenda hari ketiga berfokus pada inovasi usaha peternakan dan evaluasi kelompok. Prasetyo mengisi sesi praktis berupa pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi serta teknik pembuatan silase berbasis bahan baku lokal. Pada hari yang sama, dilaksanakan pula proses penilaian dan evaluasi kinerja kelompok yang dipimpin oleh Ibu Navitri, Penyuluh Kehutanan Madya. Berdasarkan peninjauan menyeluruh terhadap aspek kelembagaan, wilayah, dan kegiatan usaha, kth ngudi rejo secara resmi dinyatakan berhasil naik kelas dari kelas pemula menjadi kelas madya. Kedepannya, peningkatan kelas ini diharapkan tidak hanya sebagai simbol formalitas tetapi sebagai pemicu utama dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Pengetahuan teknis yang telah diperoleh diharapkan dapat diimplementasikan oleh kelompok. Selain itu peningkatan kelas ini diharapkan mempermudah akses kelompok terhadap dukungan permodalan, fasilitas pemerintah, maupun program kemitraan yang lebih luas.   Sumber : Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluha, DLHK DIY Info Terbaru 10 Sep 2026 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) 31 Aug 2026 Peringatan 14 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY 19 Aug 2026 Koordinasi Isu Strategis Bersama Biro PIWP2 18 Aug 2026 DLHK DIY Juara 1 Lomba Inovasi Rimbawan Nasional Tahun 2026 17 Aug 2026 DLHK DIY Selenggarakan Upacara Peringatan HUT RI-81 14 Aug 2026 Semarak HUT ke-81 RI, DLHK DIY Bangun Kekompakan Melalui Beragam Perlombaan 14 Aug 2026 Pembagian Bendera Merah Putih 13 Aug 2026 Pelatihan Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) Read More »

Sosialisasi Pengelolaan DAS Terpadu melalui Pengembangan Bambu

Berita /

# Publikasi Sosialisasi Pengelolaan DAS Terpadu melalui Pengembangan Bambu dlhk September 7, 2026 Sleman, Selasa (04/08/2026) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah bambu.   Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu melalui Pengembangan Bambu yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 4 Agustus 2026 dengan melibatkan Asosiasi Bambu Sleman. Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan kolaborasi dalam mengembangkan bambu sebagai bagian dari upaya konservasi DAS sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.   Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Bapak Yan Kurnia Kustanto, S.E., Anggota Komisi B DPRD DIY, Ketua FKPDAS DIY Bapak Dr. Masrur Alatas, S.T.,M.Eng, serta Bapak Bernadinus Widhiartadi, S.P Kepala Seksi Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik  BPTH Wilayah III. Para narasumber menyampaikan materi terkait pengembangan bambu dari berbagai perspektif, mulai dari kebijakan, konservasi DAS, hingga aspek teknis budidaya.   Dalam pemaparannya, peserta mendapatkan materi mengenai strategi budidaya bambu untuk konservasi DAS, termasuk pentingnya pemilihan jenis, pengelolaan dan pemeliharaan tanaman, serta penempatan bambu pada lokasi yang sesuai dengan karakteristik lahan. Bambu memiliki potensi untuk mendukung upaya konservasi tanah dan air sekaligus menjadi tanaman yang dapat dikembangkan secara produktif oleh masyarakat.   Selain strategi budidaya, diskusi juga membahas tantangan dan peluang pengembangan bambu. Pengembangan bambu membutuhkan penguatan dari sisi budidaya, ketersediaan bibit berkualitas, peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan pascapanen, hingga pengembangan pasar dan produk turunannya. Dengan pendekatan yang terpadu, bambu tidak hanya dipandang sebagai tanaman konservasi, tetapi juga sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi.   Keterlibatan Asosiasi Bambu Sleman menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi diperlukan agar pengembangan bambu dapat dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari hulu hingga hilir, dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis DAS.   Melalui kegiatan ini, diharapkan pengembangan bambu dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat konservasi DAS sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan bambu yang dilakukan secara lestari dapat memberikan manfaat berlapis: menjaga lingkungan, meningkatkan produktivitas lahan, serta mendukung sumber penghidupan masyarakat.   Bambu lestari, DAS berkelanjutan, masyarakat sejahtera. Semangat tersebut menjadi pijakan untuk mendorong pengelolaan DAS yang semakin terpadu, kolaboratif, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan maupun masyarakat.   Sumber: Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan, DLHK DIY Info Terbaru 07 Sep 2026 Sosialisasi Pengelolaan DAS Terpadu melalui Pengembangan Bambu 31 Aug 2026 Peringatan 14 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY 05 Aug 2026 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan PEMDA DIY 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 24 Jun 2026 Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan 23 Jun 2026 Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 22 Jun 2026 Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 19 Jun 2026 Rakor Pengelolaan Perhutsos DIY

Sosialisasi Pengelolaan DAS Terpadu melalui Pengembangan Bambu Read More »

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan PEMDA DIY

Berita /

# Publikasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan PEMDA DIY dlhk September 7, 2026 Yogyakarta, Rabu (05/08/2026) Sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam momentum tersebut, Bapak Aris Prasena, S.Si., M.Sc. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY. Keluarga Besar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Aris Prasena, S.Si., M.Sc. atas amanah barunya.   Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berharap amanah baru yang diberikan kepada Bapak Aris Prasena, S.Si., M.Sc. dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap langkah pengabdian diharapkan senantiasa mendapat kelancaran, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan dan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.   Sebagai bagian dari keluarga besar DLHK DIY, pengalaman dan pengabdian Bapak Aris Prasena, S.Si., M.Sc. selama menjalankan tugas di bidang pengelolaan sampah diharapkan menjadi bekal dalam mengemban tanggung jawab barunya. Semangat kolaborasi antarsektor dan antarperangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.   Selamat dan sukses atas amanah baru kepada Bapak Aris Prasena, S.Si., M.Sc. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan pengabdian, serta mampu membawa DPUPESDM DIY semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.   Sumber: Sekretariat, DLHK DIY Info Terbaru 07 Sep 2026 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan PEMDA DIY 31 Aug 2026 Peringatan 14 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 24 Jun 2026 Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan 23 Jun 2026 Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 22 Jun 2026 Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 19 Jun 2026 Rakor Pengelolaan Perhutsos DIY 19 Jun 2026 DLHK DIY Gelar Jumat ASRI untuk Bumi yang Lestari

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan PEMDA DIY Read More »

Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI

Berita /

# Berita Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI dlhk June 26, 2026 Yogyakarta, Jumat (26/06/2026) Kegiatan Indonesia ASRI (Aksi Sehat, Resik, dan Indah) kembali dilaksanakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai wujud komitmen dalam menciptakan ruang kerja yang bersih, sehat, dan nyaman. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai yang secara bersama-sama melakukan aksi bersih-bersih area kerja, penataan ruang, serta pengelolaan sampah secara lebih tertib dan berkelanjutan. Melalui gerakan ini, diharapkan tercipta suasana kerja yang tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga mencerminkan budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan. Lokasi yang ditentukan untuk kegiatan bersih-bersih kali ini terbagi menjadi empat titik sepanjang Jalan Gondosuli dan Jalan Mojo, Kota Yogyakarta.   Selain kegiatan kebersihan, Indonesia ASRI juga diisi dengan upaya penghijauan di area perkantoran melalui penanaman tanaman hias dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang asri serta membantu meningkatkan kualitas udara di sekitar kantor. Pegawai juga didorong untuk menerapkan kebiasaan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan lebih bijak dalam penggunaan energi serta air.   Melalui pelaksanaan Indonesia ASRI, diharapkan tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dimulai dari lingkup terkecil yaitu tempat kerja. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi instansi dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Ke depan, program ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari budaya kerja yang berorientasi pada kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.   Sekretariat, DLHK DIY Info Terbaru 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 04 Jun 2026 Panen Cuan dari Bawah Tegakan 27 Apr 2026 Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026 17 Apr 2026 Penilaian DELH PT Ameya 16 Apr 2026 Pembinaan Usaha Kelompok Tani Hutan 16 Apr 2026 Pemeriksaan Kesehatan Warga Sekitar TPA Piyungan 15 Apr 2026 Kunjungan Edukatif Mahasiswa UBHI di TPA Piyungan 14 Apr 2026 Monitoring Penanaman Hutan Rakyat di KTH Wono Lestari

Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI Read More »

Merajut Kebersamaan, Memetakan Harapan

Artikel /

# Publikasi Artikel Merajut Kebersamaan, Memetakan Harapan: Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan melalui Bimbingan Teknis Pemetaan Partisipatif dan Praktik Pembuatan Peta Lahan Andil sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi dlhk June 25, 2026 Pengembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) Percontohan dalam peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) bukan sekadar rangkaian kegiatan teknis, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk membangun masa depan masyarakat sekitar hutan yang lebih mandiri, sejahtera, dan tetap berpijak pada prinsip kelestarian. Melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pemetaan Partisipatif dan Praktik Pembuatan Peta Lahan Andil, setiap anggota Kelompok Tani Hutan diajak menjadi pelaku utama dalam mengenali, memetakan, dan merencanakan ruang kelola yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kegiatan ini dilaksanakan pada lima lokasi plot sampling di wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta, yaitu di kawasan hutan lindung KTH Wana Tirta, Petak 108, RPH Bibal, BDH Panggang, serta di kawasan hutan produksi yang melibatkan KTH Nangka Mulya, KTH Watu Bengkah, KTH Wilodo Makmur, dan KTH Reksowono di Petak 58, RPH Candi, BDH Karangmojo. Pemilihan lokasi tersebut mencerminkan keberagaman kondisi kawasan sekaligus menjadi ruang belajar bersama untuk membangun model pengelolaan hutan yang berpihak kepada masyarakat.   Di setiap langkah yang ditempuh selama kegiatan, terlihat bahwa kekuatan utama pengelolaan hutan tidak hanya terletak pada teknologi atau metode pemetaan, melainkan pada keterlibatan masyarakat itu sendiri. Anggota KTH bersama petugas Balai KPH Yogyakarta berjalan menyusuri lahan andil, berdiskusi mengenai batas garapan, mencatat kondisi lahan, mengenali potensi komoditas, serta menyatukan pengetahuan lokal dengan pendekatan teknis yang dimiliki para pendamping. Tidak ada sekat antara masyarakat dan petugas; yang terbangun adalah hubungan kemitraan yang saling menghargai, saling belajar, dan saling menguatkan. Pengalaman yang diwariskan oleh para penggarap selama bertahun-tahun dipadukan dengan ilmu dan metode yang sistematis, sehingga setiap titik koordinat yang direkam bukan hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga menjadi cerminan dari kepercayaan dan kebersamaan yang tumbuh selama proses pendampingan.   Lebih dari sekadar menghasilkan peta lahan andil, kegiatan ini membangun kesadaran bahwa setiap informasi yang disusun secara partisipatif memiliki arti yang sangat besar bagi masa depan masyarakat. Data yang dihasilkan menjadi dasar untuk menyusun profil penggarap, mengidentifikasi potensi usaha, menghitung Nilai Transaksi Ekonomi (NTE), serta merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Bagi anggota KTH, peta bukan lagi sekadar gambar yang menunjukkan batas lahan, melainkan simbol kepastian, tanggung jawab, dan harapan. Dari peta itulah lahir peluang untuk mengembangkan usaha, memperkuat kelembagaan kelompok, membuka akses terhadap berbagai program pembangunan, sekaligus menjaga agar pemanfaatan hutan tetap berlangsung secara bijaksana tanpa mengurangi fungsi ekologisnya.   Keberhasilan kegiatan ini menjadi bukti bahwa pembangunan kehutanan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang tulus antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai mitra pembangunan. Dengan dukungan pendanaan Result-Based Payment (RBP) yang melibatkan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Relung, proses pemberdayaan ini mampu berjalan sebagai sebuah gerakan bersama, bukan sekadar pelaksanaan program. Pada akhirnya, setiap garis yang tergambar pada peta lahan andil bukan hanya menunjukkan ruang kelola masyarakat, tetapi juga mengabadikan semangat gotong royong, kepercayaan, dan cita-cita bersama untuk mewariskan hutan yang tetap lestari sekaligus menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di sekitarnya. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, didampingi untuk berkembang, dan dipercaya untuk menjadi bagian dari solusi, maka hutan tidak hanya menjadi kawasan yang dijaga, tetapi juga menjadi sumber harapan yang terus menumbuhkan kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.   Sumber: Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Info Terbaru 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 24 Jun 2026 Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan 23 Jun 2026 Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 04 Jun 2026 Panen Cuan dari Bawah Tegakan 27 Apr 2026 Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026 17 Apr 2026 Penilaian DELH PT Ameya 16 Apr 2026 Pembinaan Usaha Kelompok Tani Hutan 16 Apr 2026 Pemeriksaan Kesehatan Warga Sekitar TPA Piyungan

Merajut Kebersamaan, Memetakan Harapan Read More »

Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan

Berita /

# Publikasi DLHK DIY Tingkatkan Kapasitas OPD DIY dalam Perhitungan Emisi Karbon Pengadaan Baran dan Jasa yang Berkelanjutan dlhk June 24, 2026 Yogyakarta, Rabu (24/06/2026) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan “Going Green Series: Bimbingan Teknis (Bimtek) Penghitungan Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca/GRK) Berdasarkan Data Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berkelanjutan di OPD DIY”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah DIY dalam memperkuat implementasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berkelanjutan sekaligus mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat daerah.   Pelatihan menghadirkan narasumber dari tim teknis Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memberikan pendampingan langsung kepada peserta dalam melakukan simulasi pengisian instrumen monitoring. Melalui sesi praktik ini, setiap OPD diharapkan mampu menghitung jejak karbon (carbon footprint) dari transaksi pengadaan secara mandiri dan konsisten.   PBJ Berkelanjutan di Pemerintah Daerah DIY sebelumnya mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Implementasi PBJ Berkelanjutan 2023-2025, yang kemudian dilanjutkan melalui Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman PBJ Berkelanjutan. Kebijakan tersebut kini terus diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah, aksi mitigasi perubahan iklim, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagai bentuk penguatan kebijakan berbasis data, DLHK DIY bersama UGM juga telah mengembangkan kajian potensi penurunan emisi GRK yang kemudian diterjemahkan menjadi kalkulator karbon untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi di setiap OPD.   Sebagai tindak lanjut, peserta akan melakukan pengumpulan data realisasi belanja barang Semester I dan potensi belanja hingga akhir tahun melalui kalkulator karbon. Proses pengisian data dan konsultasi dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juli 2026, sebelum dilakukan validasi hasil monitoring dan evaluasi pada awal Agustus 2026.   Melalui pelatihan ini, DLHK DIY berharap implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY semakin terukur, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca serta pembangunan daerah yang rendah karbon dan berkelanjutan.   Sumber: Yayasan WWF dan Sekretariat DLHK DIY Info Terbaru 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 24 Jun 2026 Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan 23 Jun 2026 Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 04 Jun 2026 Panen Cuan dari Bawah Tegakan 27 Apr 2026 Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026 17 Apr 2026 Penilaian DELH PT Ameya 16 Apr 2026 Pembinaan Usaha Kelompok Tani Hutan 16 Apr 2026 Pemeriksaan Kesehatan Warga Sekitar TPA Piyungan

Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan Read More »

Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026

Berita /

# Publikasi Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 dlhk June 23, 2026 Yogyakarta, Selasa (23/06/2026) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Laut Periode I Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk memantau kondisi lingkungan perairan pesisir di wilayah DIY. Pemantauan dilakukan di 10 titik pantai yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Lokasi pemantauan meliputi Pantai Jogan, Pantai Krakal, Pantai Baron, Pantai Ngedan, Pantai Glagah, Pantai Bugel, Pantai Kuwaru, Pantai Cangkring, Pantai Depok, dan Pantai Parangtritis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi kualitas perairan laut sekaligus memperoleh data Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai indikator kondisi lingkungan pesisir. Hasil pemantauan akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta mendukung upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan. DLHK DIY mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian laut. Partisipasi semua pihak sangat penting agar ekosistem pesisir tetap terjaga dan dapat terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sumber: Bidang P2KLH, DLHK DIY Info Terbaru 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 24 Jun 2026 Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan 23 Jun 2026 Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 04 Jun 2026 Panen Cuan dari Bawah Tegakan 27 Apr 2026 Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026 17 Apr 2026 Penilaian DELH PT Ameya 16 Apr 2026 Pembinaan Usaha Kelompok Tani Hutan 16 Apr 2026 Pemeriksaan Kesehatan Warga Sekitar TPA Piyungan

Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 Read More »

Taksasi Produksi Daun Kayu Putih

Berita /

# Publikasi Data yang Akurat, Kunci Pengelolaan yang Tepat: Taksasi Produksi Daun Kayu Putih untuk Perencanaan yang Berkelanjutan dlhk June 22, 2026 Gunungkidul, Jumat (19/06/2026) Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang efektif dan berkelanjutan, dilaksanakan kegiatan taksasi produksi daun kayu putih. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai potensi hasil panen daun kayu putih sebagai dasar dalam menyusun rencana produksi yang tepat. Melalui proses taksasi, potensi produksi dapat diperkirakan secara lebih terukur sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan kondisi lapangan. Taksasi produksi dilakukan oleh petugas di lapangan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran pada tegakan tanaman kayu putih di lokasi produksi. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi tanaman, tingkat pertumbuhan, serta estimasi volume daun yang dapat dipanen. Informasi tersebut menjadi acuan dalam menentukan jadwal panen, alokasi sumber daya, hingga perencanaan proses pengolahan minyak kayu putih agar berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan hasil hutan bukan kayu dapat berlangsung secara optimal tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Dengan data yang akurat, perencanaan produksi menjadi lebih tepat sasaran, risiko ketidaksesuaian target produksi dapat diminimalkan, serta kualitas hasil tetap terjaga. Karena pada akhirnya, setiap tetes minyak kayu putih berkualitas berawal dari perencanaan yang matang, didukung oleh data yang akurat, dan pengelolaan yang dilakukan secara profesional. Sumber: Balai KPH Yogyakarta, DLHK DIY View this post on Instagram A post shared by Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta (@kphyogyakarta_) Info Terbaru 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 24 Jun 2026 Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan 23 Jun 2026 Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 22 Jun 2026 Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 19 Jun 2026 DLHK DIY Gelar Jumat ASRI untuk Bumi yang Lestari 04 Jun 2026 Panen Cuan dari Bawah Tegakan 27 Apr 2026 Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026 17 Apr 2026 Penilaian DELH PT Ameya

Taksasi Produksi Daun Kayu Putih Read More »

Patroli Kolaboratif Bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)

Artikel /

# Publikasi Artikel “Sesarengan Rumeksa Wana, Lestarining Alam lan Panguripan.”Membangun Sinergi Patroli Pengamanan Hutan Kolaboratif Bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dlhk June 22, 2026 Patroli Pengamanan Hutan Kolaboratif bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) merupakan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta dengan melibatkan MMP sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan. Kegiatan ini didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun anggaran pada wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta yang meliputi kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Patroli kolaboratif ini menjadi salah satu upaya nyata untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan melalui keterlibatan aktif masyarakat yang berada di sekitar hutan.   Pelaksanaan patroli melibatkan Polisi Kehutanan Balai KPH Yogyakarta bersama anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang telah dibentuk di masing-masing wilayah binaan. Kegiatan dilakukan dengan menyusuri jalur-jalur rawan gangguan keamanan hutan, memantau kondisi kawasan, mengidentifikasi potensi ancaman, mendokumentasikan temuan di lapangan, serta memberikan imbauan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan. Sinergi tersebut memadukan kemampuan teknis petugas kehutanan dengan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran.   Pelaksanaan patroli kolaboratif bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan berbagai bentuk gangguan keamanan hutan, seperti perambahan kawasan, penebangan liar, perburuan satwa, kebakaran hutan, serta aktivitas lain yang dapat mengurangi fungsi kawasan hutan. Selain sebagai upaya preventif, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun komunikasi, meningkatkan kesadaran, serta menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan hutan. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra, pengelolaan perlindungan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.   Melalui dukungan pendanaan APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Patroli Pengamanan Hutan Kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan kawasan hutan sekaligus memperkuat kemitraan antara Balai KPH Yogyakarta dan Masyarakat Mitra Polhut. Sinergi tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan hutan dapat tetap terjaga serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.   Sumber: Balai KPH Yogyakarta, DLHK DIY Info Terbaru 26 Jun 2026 Jumat Krida DLHK DIY Wujudkan Indonesia ASRI 24 Jun 2026 Bimbingan Teknis Perhitungan Emisi Karbon PBJ Berkelanjutan 23 Jun 2026 Pemantauan Kualitas Air Laut DIY Periode 1 Tahun 2026 04 Jun 2026 Panen Cuan dari Bawah Tegakan 27 Apr 2026 Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026 17 Apr 2026 Penilaian DELH PT Ameya 16 Apr 2026 Pembinaan Usaha Kelompok Tani Hutan 16 Apr 2026 Pemeriksaan Kesehatan Warga Sekitar TPA Piyungan

Patroli Kolaboratif Bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Read More »